aJakarta PDI Perjuangan menegaskan interpelasi kebijakan Menteri BUMN bukan untuk menyerang Dahlan Iskan secara pribadi. Namun, interpelasi sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah.
"Soal teknis tersebut partai menyerahkan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR, kalau toh anggota fraksi mengajukan usul interpelasi terkait pada kebijakan/keputusan pemerintah bukan pribadi menterinya," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, saat dihubungi wartawan, Senin (15/4/2012).
Pandangan senada disampaikan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Menurut Basarah, interpelasi hanya sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR.
"Surat Keputusan Meneg BUMN nomor 236/MBU2011 yang membolehkan direksi BUMN dipilih secara langsung oleh deputi menteri BUMN tanpa melalui proses pengajuan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) atau tim penilai akhir (TPA) jelas menabrak norma dalam UU BUMN," ujarnya.
Selain itu, menurut Basarah, SK Menteri BUMN tersebut sangat rawan intervensi berbagai kepentingan karena rentang kendali proses pengangkatan direksi BUMN menjadi sentralistis.
"Dahlan Iskan boleh saja melakukan berbagai terobosan manajerial dalam membina BUMN, tapi terobosan tersebut hendaknya tetap memperhatikan kaidah dan norma hukum yang telah mengaturnya. Sentralisasi pengangkatan direksi BUMN tersebut patut diduga sebagai bagian dari konsolidasi finansial kekuatan politik tertentu menghadapi Pileg dan Pilpres 2014 mendatang," papar dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar